Kebijakan Umum HIPKI Kukar 2010 – 2014

A.  Keanggotaan

  1. Anggota HIPKI adalah lembaga-lembaga kursus yang memiliki lembaga kursus dan telah menyelenggarakan kegiatan kursus minimal 3 bulan, dengan bukti pernah melapor ke sekretariat HIPKI Kukar.
  2. Setelah proses penyelenggaraan kursus selama 3 bulan lembaga kursus harus mengurus proses legalitas lembaga dan perizinan ke Dinas Pendidikan Kukai Kartanegara.
  3. apabila tidak melakukan proses legalitas dan proses perizinan ke Diknas Kukar, maka lembaga kursus tersebut dianggap bukan anggota HIPKI Kukar dan harus melakukan registrasi awal kembali sebagai anggota HIPKI Kukar bila dikemudian hari lembaga kursus bersangkutan kembali beroperasi
  4. Anggota yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari HIPKI harus  mengajukan proposal yang terdiri dari :
  • Akte Notaris Lembaga Kursus
  • Izin Domisi dari Kelurahan Setempat
  • Foto Copi KTP Pemilik LKP
  • Foto Copy Ijasah Pemilik LKP
  • Pas Foto 4 X 6   Pemilik LKP 2 lembar
  • Foto Copy Surat Kelakukan Baik dari Kepolisian
  • Kurikulum Pendidikan LKP
  • Daftar Riwayat Hidup Pemilik LKP
  • Peta Lokasi Sederhana LKP
  • Peraturan/ Tatan Tertib LKP
  • Rekomendasi HIPKI
  • Ijin Domisili LPK
  • Foto Tempat Usaha
  • Struktur Organisasi LKP
  • Materai

B. Iuran Pangkal  dan Wajib

  1. Anggota HIPKI Kukar dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp. 100.000,- pada saat mendaftar sebagai Anggota
  2. Anggota HIPKI Kukar wajib membayar Iuran Wajib perbulan sebesar:
  • Lembaga Kursus Kreteria A : Rp. 25.000,-
  • Lembaga Kursus Kreteria B : Rp. 15.000,-
  • Lembaga Kursus Kreteria C : Rp. 10.000,-

C. Perizinan Kursus

  1. Ijin Kursus dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara, Bagian PNFI-PAUD
  2. Lembaga Kursus yang mengajukan izin ke Diknas harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi HIPKI

D. Bantuan – Bantuan

  1. Bagi LKP yang mengajukan batuan-bantuan, baik dari Pemerintah Pusat, Propensi ataupun Kabupaten harus melalui rekomendasi HIPKI Kukar, terutama menyangkut keberadaan lembaga dan kebenaranya.
  2. Bantuan harus sesuai dengan peruntukanya

E. Akreditasi Lembaga

Lembaga Kursus di Kukar bertahap akan dilakukan akreditasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional

F. Pendataan

HIPKI Kukar akan mengadakan pendataan terhadap lembag-lembaga yang sudah dan belum mempunyai izin kelembagaan secara rutin untuk menjaga keakuratan data.

G. Pengawasan

HIPKI melalui komisi pengawas melakukan pengawasan secara rutin terhadap lembaga-lembaga, baik yang menjadi anggota ataupun yang belum. Dan memberikan rekomendasi kepada Diknas Kukar untuk penutupan lembaga yang tidak lagi beroperasi dan tidak memiliki kegiatan yang jelas.

H. Kerjasama Organisasi

  1. HIPKI Kukar melakukan hubungan kerjasama dengan Instansi, Organisasi, dan Lembaga yang memiliki kesamaan tujuan dengan HIPKI Kukar
  2. HIPKI Kukar memberikan masukan terhadap DPRD Kab. Kutai Kartanegara terhadap kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan pendidikan Non Formal dan Informal di Kutai Kartanegara.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Kebijakan Umum HIPKI Kukar 2010 – 2014

  1. sarpado says:

    salam keluarga hipki,
    pak, kami adalah salah satu pengurus HIPKI di Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara- Indonesia dimana saat ini kabupaten kami baru saja dimekarkan dan DPC HIPKI juga paru saja dilantik untuk kepengurusannya. jadi klau boleh kami tau bagaimana cara kita untuk bisa mengikat orang dinas? apakah harus dibuat MOU atau bagaimana pak? karena setelah kami baca aturan kebijakan yang telah bapak sebutkan di atas setiap mengurusan izin harus ada rekomendasi dari HIPKI. mohon diberikan pengertian bagi kami pa untuk bisa kami jalankan di kabupaten kami tersebut. sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

  2. hipkikukar says:

    Ditempat kami Perijinan lembaga kursus, memang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. hal ini sesuai dengan Kepmen..Departemen Pendidikan Nasional. jadi pada Intinya, Dinas Pendidikan kabupaten/kota adalah mitra HIPKI. secara tehnis biasanya di dalam struktur ada Kabid yang mengurus Dunia Luar Sekolah pak, Kabid PLS kalau di tempat kita, bapak bisa berkoordinasi dengan mereka. untuk bahan-bahan, bisa bapak download di blog ini, sapa tau bermanfaat

    salam hangat
    Ketua HIPKI Kukar

    suyono

  3. mayas says:

    Kpd yth : Ketua Hipki Kukar
    Usul! Mohon dijadikan persyaratan untuk mengeluarkan izin mendirikan LPK mengemudi INSTRUKUR-NYA yang sudah mempunyai ijazah kursus dan LPK mengemudi dimonitoring agar tidak merugikan masyarakat

    Terimah kasih

    mayas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s